Debat Kusir Pencabutan Subsidi BBM


Kuartal ketiga perekonomian Indonesia disentil dengan isu pencabutan subsisdi BBM. Flukuasi harga minyak bumi berdampak langsung pada supply BBM dalam negeri. Dimulai dengan kelangkaan BBM jenis premium, masyarakat menjadi gelisah dengan pembatasan kuota di tiap SPBU. Akan ada gejolak bila pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM bersubsidi. Perdebatan pencabutan subsidi BBM seakan menjadi agenda rutin yang membuntuti.
Setiap kali isu mengenai BBM mencuat, selalu muncul kubu yang mendukung maupun yang menolak. Dari akademisi sampai politisi ikut bersuara. Boleh jadi suara itu muncul dari kajian mendalam yang berdasarkan pada niat tulus untuk rakyat atau. Ada pula yang ditunggangi kepentingan tertentu, terlebih untuk kebijakan yang syarat akan muatan politik ini. Terlepas dari kulit luarnya, baik yang pro ataupun yang kontra memiliki argumen yang kuat untuk diperdebatkan.
Bagi yang pro menganggap bahwa struktur APBN sudah tidak sehat lagi. Negara terlalu terbebani dengan tingginya alokasi subsidi BBM (Rp 211,9 triliun). Padahal konsumsi BBM sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke atas. Data Kementerian ESDM mencatat 25 persen penduduk berpenghasilan tertinggi menikmati 77 persen subsidi BBM. Semestinya anggaran tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara yang lebih tepat.
Di sudut yang kontra mereka mengkhawatirkan adanya dampak sistemik dari kenaikan harga BBM pada kenaikan harga barang-barang pokok. BPS mencatat adanya inflasi 1,03 persen saat harga BBM naik pada Juni 2013. Tentunya kesejahteraan masyarakat kalangan bawah akan tergerus signifikan. Selain itu sektor-sektor usaha mikro bisa lesu karena kusiltan menekan biaya transportasi, akibatnya distribusi barang pun bisa terhambat.
Bagaimanapun juga kebijakan pengaturan harga BBM merupakan kebijakan jangka pendek. Fluktuasi harga di jangka pendek semestinya bisa mencapai titik equilibrium di jangka panjang apabila mekanisme pasar berjalan dengan baik. Fundamental perekonomianlah yang harus dijaga agar pasar bisa menemukan keseimbangannya.
Jika memang ingin melancarkan proses distrbusi dan memudahkan akses transportasi, maka perlu ada perhatian lebih pada infrastruktur dan pelayanan transportasi umum. Penggunaan kendaraan pribadi bisa ditekan bila masyarakat beralih pada transportasi umum. Untuk itu perlu perbaiakan pada sisi keamanan dan kenyamanan yang seringkali dikambinghitamkan.
Fluktuasi harga minyak dunia memang tidak bisa dihindari. Adanya penyesuaian harga BBM dalam negeri merupakan hal yang wajar. Namun bukan berarti pemerintah hanya mengandalkan utak-atik harga BBM sebagai variabel pasar. Perlu langkah konkrit untuk menyiapkan keseimbangan perekonomian jangka panjang, agar subsidi BBM tidak sekadar menjadi bahan debat kusir belaka.
.
gambar dari sini

Comments

Popular posts from this blog

Laksana Hujan

"Baik Baik Saja"

Hai Kamu