Harapan Prematur pada Pemilu

Image

 

Tepat pada 9 April lalu, Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi akbar, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota legislatif. Terlepas dari bagaimana hasilnya, euforianya dirasakan oleh segenap warga Negara dari berbagai lapisan dan golongan. Dari pemilu ini berbagai ekspektasi bermunculan, bukan hanya tentang siapa duduk di posisi apa, tapi termasuk juga bagaimana  arah pembangunan Negara ini. Pada dasarnya Pemilu memang menentukan orang nomor satu di Negara Indonesia. Pemilu juga menentukan orang orang penting yang punya kuasa khusus sebagai pejabat struktural. Sedikit banyak, arah pembangunan Negara merupakan implikasi dari hasil pemilu. Namun agaknya menjadi ironi bila masyarkat hanya berharap pada pemilu.

Menilik catatan sejarah, Indonesia telah melaksanakan pemilu sejak 1995. Sejak saat itu pula pemilu sering kali menuai isu-isu kontroversial, bahkan muncul kasus kasus politik yang mencederai hukum dan undang-undang. Kecacatan Pemilu mengakibatkan ketidaktepatan penempatan para pejabat Negara. Hal inilah yang menyebabkan fungsi lembaga legislatif dan eksekutif menyimpang dari yang seharusnya. Namun masyarakat tidak semestinya terus menerus menyalahkan pemilu sebagai biang dari permasalahan. Terlalu premature bila mengharapkan pemilu dapat menentukan segala kemajuan Negara.

Indeks Negara gagal (Failed State Index) yang dipublikasikan di Wasihngton DC pada 2012 lalu menujukkan Indonesia berada pada posisi 63 dari 187. Hal ini mencoreng citra kinerja pemerintah yang lahir dari rahim pemilu tahun 2009. Kegagalan ini menyulut bergulirnya isu Negara autopilot di berbagai media masa. Keraguan pada pemilu juga marak dibicarakan. Indonesia tidak seharusnya menjadi Negara autopilot. Negara ini masih butuh sosok pemimpin yang mengatur arah pembangunan Negara. Namun bukan berarti warga Negara hanya menggantungkan nasibnya pada sosok pilot yang keluar dari hasil pemilu itu. Masyarakat harus berpikir mandiri – mampu menyumbangkan kontribusi berdasarkan kapabilitas peran masing-masing.

Negara Indonesia berpedoman pada kedaulatan rakyat. Bukan tangan kuasa tirani yang  memutuskan kehendak Negara. Rakyatlah lah yang menentukan arah ke mana Negara akan melangkah. Sudah semestinya peran masyarakat mendominasi dalam dinamika perjalanan. Tanggung jawab pendidikan bangsa bukan hanya dipikul Kementerian Pendidikan Nasional, tapi para akademisi sudah sepatutunya memiliki andil lebih, begitu pula seharusnya di sektor-sektor lain.

Pada intinya, pemilu masih merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Namun masyarakat tidak boleh secara buta menghakimi pemilu adalah penentu segala hal dalam keberlangsungan hidup Negara. Warga Negara harus sadar bahwa pembangunan bangsa merupakan tangguung jawab bersama, yang tidak mungkin dipikul hanya sebagian kecil orang yang duduk di kursi yang diperebutkan dalam helatan Pemilu. Negara yang berkedaulatan rakyat ini tentunya butuh dikungan penuh dari rakyatnya untuk menetukan arah pembangunan Negara.

 

 

gambar dari sini

Comments

Popular posts from this blog

"Baik Baik Saja"

Hai Kamu

Laksana Hujan